Hari Buruh, Momentum atau Seremonial?

shares |

Hari Buruh, Momentum atau Seremonial? - GEGAP gempita selalu menghiasi aksi buruh setiap 1 Mei, yang bertepatan dengan hari buruh sedunia. Bagai sebuah momentum persatuan para buruh, 1 Mei atau sering kita dengar dengan istilah may day ini, dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menyuarakan hak-hak buruh bahkan menjadi gerakan massa yang besar untuk mempengaruhi sebuah kebijakan.


Paling tidak, pasca reformasi bergulir, kita melihat advokasi terhadap buruh di Indonesia tereduksi pada tiga fokus permasalahan outsourcing, upah murah, dan jaminan sosial serta permasalahan-permasalahan yang berimplikasi langsung dengan segala yang merenggut hak dan kepentingan kaum buruh.

Pada dasarnya, tuntutan para buruh merupakan tuntutan yang bersifat universal yakni menyangkut keadilan sosial, tentang akan mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, kesehatan, jaminan sosial, serta yang lainnya.

Jika melihat dalam sejarah awal kemerdekaan bangsa Indonesia, gerakan buruh selalu mempunyai peranserta dalam mempengaruhi sebuah kebijakan terutama pada masa kolonial pada saat itu. Dipelopori oleh serikat buruh pertama di Jawa yang didirikan pada 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond), hingga Desember 1919 diadakan konferensi serikat buruh di Jawa, dan sebagai hasilnya muncul Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) yang menjadi sentral gerakan buruh pada waktu itu walau pada akhirnya terjadi perpecahan internal akibat perbedaan ideologi atau lebih tepatnya antara komunis dengan Islam.

Akan tetapi terlepas dari pergolakan yang terjadi, pergerakan buruh pada saat itu telah membuktikan bahwa pergerakan buruh selalu memiliki posisi tawar yang kuat di mata pemerintahan Hindia-Belanda ataupun kepada para pengusaha. Aksi buruh yang pada waktu itu banyak dihiasi dengan aksi dalam bentuk pemogokan kerja telah mampu sedikit meningkatkan aspek kehidupan kaum buruh pada saat itu.

Sama halnya dengan pandangan Soekarno, yang pada masa pra kemerdekaan cukup berpengaruh pada saat itu, walau Soekarno belum pernah secara struktural berada di dalam organisasi-organisasi serikat buruh. Dengan paham marhaenismenya, Soekarno mendorong gerakan-gerakan buruh bisa totalitas baik secara politis maupun gerakan habis-habisan.

Soekarno mengkritisi pada saat itu perjuangan kaum proletar terutama buruh ataupun buruh tani pada saat itu akan upah, waktu kerja dan menghilangkan segala penindasan terhadap kaum buruh bukan hanya pada gerakan politik tuntutan saja. "Politik minta-minta satu kali akan berhasil, tetapi sembilan puluh sembilan kali niscaya akan gagal", demikian dikatakan Soekarno saat mengeritik serikat pekerja yang hanya menuntut perbaikan nasib. Soekarno telah berkata, "politik meminta-minta tidak akan menghapuskan kenyataan antitesa antara modal dan kerja".

Seandainya kita refleksikan dengan konteks kekinian, walau tidak jauh berbeda perjuangan buruh kini dengan perjuangan pada era kolonialisme. Perjuangan buruh kini tidak serta merta menyangkut permasalahan kelas kaum penguasa dengan kelas proletariat, akan tetapi lebih kepada keadilan sosial, penjaminan akan pemenuhuhan hak-hak dasar dan hak hidup layak.

Tuntutan buruh

Salah satu yang menjadi melulu tuntutan para buruh terutama pekerja swasta diantaranya adalah terkait penjaminan social untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya buruh. Pula dengan yang akhir-akhir ini mencuat tuntutan para buruh terkait penjaminan akan hak kesehatan dan juga hak dasar lainnya. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang ( UU ) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN ) Nomor 40 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak" begitu juga di sebutkan dalam pasal 3 "Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya".

Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan sosial ini dilaksanakan oleh suatu badan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan telah ditetapkan pula menjadi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS). Di mana BPJS terbagi menjadi dua mandate kerja yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam okezone.com 10 April 2013, puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Karanganyar, Jawa Tengah dalam tuntutannya menolak perserta jaminan kesehatan akan direalisasikan hingga 2019 untuk seluruh rakyat Indonesia didesain oleh pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 12 tahun 2013 Februari lalu, di mana dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan "Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk."

Dan dijelaskan pada ayat 2 bahwa tahapan dalan jaminan sosial kesehatan seluruh penduduk akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yang akan menerima jaminan kesehatan hanya meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan , Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya, Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan (Persero) Jaminan SosialTenaga Kerja (Jamsostek) dan anggota keluarganya.

Tahap kedua barulah akan direalisasikan untuk seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan social pada 2019. Bagi kalangan buruh yang mayoritas berada pada taraf ekonomi menengah kebawah, hal ini merupakan suatu ketimpangan. Seharusnya penjaminan kesehatan dapatlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai hak dasar warga negara akan kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2013 pun bertentangan dengan UU BPJS pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa "BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014" yang berarti jaminan sosial diselenggarakan untuk seluruh rakyat Indonesia semenjak BPJS bekerja (1 Januari 2014 ) bukanlah pada 2019.

Belum lagi permasalahan penerapan outsourcing (alih daya) di Indonesia yang justru banyak muncul indikasi merugikan pekerja, terutama sangat dirasakan oleh pekerja BUMN. Paling tidak dalam penelitian yang dilakukan pada 2010 di pusat industri Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau yang disampaikan peneliti dari Akatiga Indrasari Tjandraningsih pada Seminar Nasional "Investasi Global, Pasar Kerja Fleksibel dan Kesempatan Kerja di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/4/2013) tribunnews.com menyatakan bahwa "praktik outsourcing menimbulkan tiga bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja outsourcing, yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapat pekerjaan, serta hak berorganisasi” dan Indrasari juga menyebutkan “rata-rata upah buruh outsourcing 26 persen lebih rendah dari pada buruh tetap".

Akan semakin mengerutkan dahi kita, jika kita melihat praktik penerapan sistem pekerja di Indonesia seperti upah murah yang diterima buruh tidak sebanding dengan yang dikerjakan dan keuntungan yang didapat pengusaha, pula banyak ditemukan sistem kerja kontrak yang merugikan para pekerja (Buruh).

Refleksi

Setiap manusia Indonesia pada dasarnya haruslah sama dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, ditambah merupakan suatu mandat atau cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan melalui Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Kalau saja Soekarno menegaskan kaum buruh haruslah bergerak dalam memperjuangkan akan hak-hak dasar secara habis-habisan pada masa kolonial Hindia-Belanda.

Maka pada saat ini kaum buruh haruslah secara cerdas dalam penuntutan hak-hak dasarnya, dengan masa yang begitu banyak, seharusnya kaum buruh bukan hanya menjadikan 1 Mei menjadi seremonial tahunan aksi demonstrasi, akan tetapi dapat menjadi momentum untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan cara melawan kebijkan-kebijakan pemerintah yang merugikan kalangan proletariat dan kesewenang-wenangan.


Harry Hardiyana
Kepala Departemen Kajian Strategis
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
( KAMMI ) Komisariat Soedirman Purwokerto




Sumber

Related Posts