Perda Kawasan Bebas Asap Rokok Belum Maksimal

shares |

Sejak disahkan 2013 lalu, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, belum dapat diterapkan secara maksimal. Terutama terkait sanksi terhadap yang melanggar regulasi tersebut.

“Perda ini bisa dikatakan cukup lama, bahkan sudah tahun lalu disahkan. Namun, realisasi perda belum berjalan maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang, Ma’ruf Effendy, Kamis (15/5).

Dikatakan, salah satu contoh penerapan perda tersebut belum berjalan maksimal adalah, belum adanya tempat atau sarana untuk kawasan bebas asap rokok di tempat umum.

Contohnya di terminal atau beberapa lokasi lain. Seharusnya, ruang khusus merokok tersebut sudah disediakan untuk memaksimalkan penerapan perda. “Terkait pelaksanaan teknis itu, semua harus didukung. Misalnya ada yang melanggar, teknis pelaporan dan penerapan denda nanti seperti apa,” kata Ma’ruf.

Sebab itu, lanjut dia, pada pertemuan dengan Pemkot Bontang yang membahas permasalahan ini, DPRD Bontang, khususnya Komisi I mendesak Wali Kota Adi Darma segera mengimbau jajarannya untuk menjalankan perda dengan baik.

Dia mengatakan, ada beberapa perda lain yang saat ini juga harus ditindaklanjuti. Kendati tak membeberkan secara keseluruhan, salah satu di antaranya adalah Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menurutnya, perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan wakil kota (perwali ) mengingat jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat tiap tahunnya. Kata dia, di dalam perda tersebut mencakup pendampingan, proses pemulihan, dan rumah aman bagi perempuan yang mengalami kekerasan. (*/hd/adv/rom)

Related Posts