Larangan Penggunaan Sepeda Motor Bagi Pelajar Di Balikpapan

shares |

Larangan Penggunaan Sepeda Motor Bagi Pelajar Di Balikpapan
Larangan Penggunaan Sepeda Motor Bagi Pelajar Di Balikpapan - Larangan penggunaan sepeda motor bagi para pelajar, nyatanya belum sepenuhnya berjalan. Masih mudah ditemukan siswa di Kota Minyak pergi ke sekolah memakai “kuda besi”.

KEPOLISIAN dan Pemkot Balikpapan tampaknya masih setengah hati menerapkan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar. Berkaca pada hasil pantauan Kaltim Post sepanjang hari, kemarin (23/8). Mulai pagi saat berangkat dan siang ketika pulang sekolah, para pelajar dengan mudahnya mengendarai motor.

Bahkan, sejumlah pelajar yang mengendarai motor melintas di kawasan Gunung Pasir, polisi yang mengatur lalu lintas hanya melihat aktivitas mereka. Tidak ada yang ditindak atau distop hanya untuk sekadar memberi peringatan. Padahal menurut Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengendara sepeda motor minimal berusia 17 tahun dan telah memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Siswa SMP sudah jelas belum berusia 17 tahun. Apalagi juga diperkuat dengan kebijakan Pemkot Balikpapan yang melarang pelajar SD hingga SMA menggunakan motor ke sekolah. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan Heri Misnoto menyatakan, tak membenarkan siswa SD, SMP hingga SMA membawa sepeda motor ke sekolah tanpa kepemilikan SIM.

Namun, tetap disadari masih ada yang curi-curi dengan membawa sepeda motor tanda sepengetahuan pihak sekolah. Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa terobosan untuk meminimalisasi pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. “Setiap penerimaan peserta didik baru, ada persyaratan yang diajukan sekolah dan harus disetujui orangtua siswa.

Yakni setiap siswa dilarang membawa kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor,” katanya. “Kalau polisi mendapati pelajar tanpa SIM mengendarai motor atau mobil, silakan ditilang,” lanjutnya. Menurutnya, banyak cara yang bisa dipakai siswa untuk pergi sekolah. Di antaranya menggunakan angkutan umum yang hampir semua wilayah di Balikpapan sudah dilalui. Menggunakan sepeda atau naik bus sekolah.

Orangtua bisa juga berlangganan antar jemput sekolah. Atau alternatif terakhir, orangtua mengantar anaknya ke sekolah. Larangan penggunaan sepeda motor bagi siswa, ditanggapi beragam oleh orangtua siswa. Namun, mereka sepakat bila belum memiliki SIM, pelajar dilarang membawa motor ke sekolah.

Seperti yang disampaikan Jhenni Ardiana, wali siswa Rendi Agustian kelas 7, SMP 1 Balikpapan ini mengaku, tak setuju anak SMP membawa kendaraan ke sekolah. “Biasanya karena kesibukan orangtua, sehingga mereka tidak bisa mengantar anaknya. Pelajar pun memilih membawa kendaraan sendiri yang sudah pasti belum memiliki SIM. Ini mengancam keselamatan mereka,” jelasnya.

Senada, Wahyuning, wali siswa Utami, SMA 1 Balikpapan ini menyebut, setuju pelajar yang boleh membawa kendaraan harus sudah mengantongi SIM. “Di SMA 1 sudah ada aturannya. Tinggal pihak sekolah yang lebih sering memonitor. Sebenarnya gampang sekali melihat mereka memiliki SIM atau tidak. Lihat saja KTP-nya.

Jika sudah 17 tahun boleh memiliki SIM,” ujarnya. Ia mengatakan, akan terus berupaya mengantar jemput anaknya ke sekolah sampai cukup umur memiliki SIM. “Banyak alasan dari orangtua membiarkan anak mereka yang belum cukup umur membawa kendaraan ke sekolah,” bebernya.

Tindakan dari Polisi Belum Cukup

TAK ingin disalahkan, Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Kombes Pol Rudy Sumardiyanto menyatakan, sudah sering menggelar sosialisasi ke sekolah, razia, dan mengirim surat secara resmi. Namun, harus diakui cara itu tak cukup, melihat para pelajar masih banyak yang menggunakan motor ke sekolah. Rudy mengaku, miris melihat banyak remaja belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor.

Risiko kecelakaan cukup tinggi menghantui mereka maupun pengendara lain. “Peran orangtua dan kepedulian lingkungan sekolah cukup menentukan,” katanya. Ia mengatakan, pihaknya pernah menggelar talk show di Balikpapan yang diikuti PT Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Balikpapan, akademisi, pemerhati transportasi, Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda), dan mahasiswa.

“Kami bahas soal siswa yang belum cukup umur dilarang membawa kendaraan,” terangnya. Pencegahan sudah kerap dilakukan. Meski masih banyak yang melanggar, namun polisi lebih mengedepankan persuasif. Selain sanksi penindakan hukum, ada pula teguran dan pendekatan. “Upaya ini guna meminimalisasi terjadi kecelakaan,” ungkapnya.

Belum lama ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Polda Kaltim terkait kerja sama penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas di kalangan pelajar. Adanya kerja sama ini diharapkan bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Orangtua tidak memberi izin anaknya yang belum cukup umur ke sekolah membawa kendaraan sendiri.

- [ kaltimpost.co.id ] -

Related Posts