RUU Pilkada Sah, Lembaga Survei Terancam Bubar

shares |

RUU Pilkada Sah, Lembaga Survei Terancam Bubar
RUU Pilkada Sah, Lembaga Survei Terancam Bubar :: Beragamnya kepentingan politik dalam pilkada langsung berakibat menjamurnya lembaga survei pada beberapa tahun belakangan ini. Namun kini, puluhan lembaga survei itu terancam bangkrut setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

"Prediksi saya karena sekarang tidak langsung pemakai jasa lembaga survei akan mengecil dan menurun karena UU Pilkada ini," kata peneliti senior dari Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, saat menghadiri diskusi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

Mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia ini mengakui lembaga survei dalam melakukan penelitian mendapat dana dari calon kepala daerah.

"Ada yang dari calon, ada juga yang mendapatkan dari NGO-NGO yang berada di Indonesia," ucapnya.

Kendati demikian, lembaga survei tidak dapat dihilangkan karena lembaga-lembaga tersebut bisa berubah menjadi public policy riset atau riset kebijakan publik.

"Lembaga survei bisa beralih menjadi riset kebijakan publik yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dari kementerian-kementerian dan BUMN," terangnya.

Lembaga survei, kata dia, juga banyak yang dilakukan di universitas. Banyak calon kepada daerah yang meminta penelitian kepada sejumlah universitas untuk mengukur tingkat elektabilitasnya.

"Kampus juga banyak yang melakukan survei, mereka melakukan penelitan yang diminta oleh kandidat untuk melakukan survei. Salah satunya dari Puskapol UI," ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran lembaga survei juga dibutuhkan untuk demokrasi Indonesia ke depannya. "Karena dapat memberikan edukasi ke masyarakat. Bahkan, lembaga survei bisa mencegah kecurangan yang dilakukan kandidat maupun partai," pungkasnya.

- Okezone/JAKARTA –

Related Posts