HM Prasetyo Politikus Jadi Jaksa Agung

shares |

HM Prasetyo Politikus Jadi Jaksa Agung - Pilihan Presiden Joko Widodo atas pejabat di tim pemberantasan mafia migas yang sempat disambut antusias masyarakat, tidak berlanjut pada figur jaksa agung. Kali ini, harapan masyarakat pupus, karena Jokowi menetapkan seorang politikus dari partai pendukungnya, Nasional Demokrat (NasDem), sebagai tokoh penting penegakan hukum di Indonesia.

Nama pemimpin baru Korps Adhyaksa pilihan presiden itu adalah HM Prasetyo. Dari latar belakang karier, HM Prasetyo sebenarnya seorang jaksa karier karena pernah menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidum). Sebelum diputuskan terpilih kemarin (20/11), nama Prasetyo juga sudah wira-wiri di bursa calon jaksa agung, bersaing dengan Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto. Namun, saat itu harapan besar masyarakat adalah Presiden Jokowi akan memilih figur bersih seperti Muhammad Yusuf.

Buru-Buru Dilantik, KPK dan ICW Kecewa Pilihan Jokowi

Reaksi keras atas terpilihnya Prasetyo kemarin bahkan muncul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Dia menyayangkan pilihan Jokowi jatuh ke tangan politikus. Samad khawatir Prasetyo tidak bisa independen. “Sangat tidak tepat. Karena orang yang berlatar belakang politikus biasanya mempunyai konflik kepentingan,” ujarnya melalui pesan singkat.

Menurut pria asal Makassar itu, Kejaksaan Agung merupakan bagian vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Itulah sebabnya, butuh sosok yang independen dan berintegritas sebagai nakhodanya.

Sebelumnya, Samad memang tidak pernah menyuarakan siapa yang pantas duduk sebagai jaksa agung. Dia hanya mengatakan orangnya harus bersih karena menjadi teladan bagi bawahannya. “Seorang pemimpin itu sekecil apapun enggak boleh punya cacat karena akan diteladani,” terangnya.

Senada dengan Abraham Samad , Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyayangkan pemilihan Prasetyo sebagai jaksa agung. Pasalnya, kemampuan dari Prasetyo sangat diragukan. “ICW saja tidak tahu siapa dia, track record-nya tidak jelas. Pantaslah kalau diragukan,” paparnya.

Selama Prasetyo menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2005 hingga 2006, juga sama sekali tidak ada gebrakan dan prestasi menonjol. Tidak ada kasus besar atau yang menyedot perhatian masyarakat yang ditanganinya. “Kami mencari tahu jejak-jejak kasus yang ditanganinya juga tidak ketemu. Siapa dia itu? Sama sekali tidak jelas,” tuturnya.

Dengan keputusan Jokowi mengangkat Prasetyo, dapat diartikan presiden telah melanggar janjinya untuk memilih para pembantunya dengan dasar kapabilitas. “Kemampuan seperti apa yang dimiliki juga tidak terukur,” paparnya.

Apalagi, selama ini Prasetyo merupakan anggota partai. Hal tersebut tidak hanya diartikan mudah diintervensi, namun juga menambah daftar pejabat setingkat menteri yang berasal dari partai politik (parpol). “Artinya, saat ini posisi pembantu presiden itu 50 persen profesional dan 50 persen partai,” jelasnya.

Yang lebih ironis, sebelumnya pemilihan para menteri menggunakan mekanisme konsultasi ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tapi, untuk jaksa agung ini, mekanisme itu tidak digunakan lagi.

“Lalu, bagaimana jika ternyata memiliki transaksi keuangan mencurigakan? Pertanggungjawabannya bagaimana ini?” tegas Emerson.

PELANTIKAN SEPI

Keputusan presiden memang terkesan terburu-buru. Sejak pagi, Istana Negara tidak merilis ada agenda pelantikan jaksa agung. Baru siang, sekira pukul 12.30 WIB, muncul putusan agar pelantikan diadakan di Istana Negara.

Karena serba-mendadak, pelantikan berlangsung sepi. Hanya segelintir pejabat yang hadir. Dari Kabinet Kerja, hanya tampak Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Seskab Andi Widjajanto. Sedangkan dari jajaran aparat penegak hukum, hanya Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, serta Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto. Tampak pula, Ketua PPATK M Yusuf. Selain itu, hanya jajaran para pejabat Sekretariat Negara.

Selain sepi, pelantikan juga molor satu setengah jam. Dari semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB, menjadi pukul 15.30 WIB. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, keterlambatan disebabkan Presiden Jokowi masih menerima para relawan.

Didampingi istrinya, Ros Ellyana, Prasetyo mengakui banyak yang meragukan independensi dirinya. Dia pun hanya bisa mengatakan, dirinya siap membuktikan kepada masyarakat bisa bekerja secara independen.

“Nanti dilihat saja, seperti apa. Saya tidak bisa memberikannya (mengatakan) sekarang. Tetapi saya katakan tadi, begitu bangsa memanggil kita, segala kepentingan lain, pribadi, golongan, dan yang lainnya kita tinggalkan,” janji dia.

Prasetyo juga tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. “Itu otomatis akan mundur dari DPR. Secepatnya,” timpal Seskab Andi Widjajanto.

Pertimbangan Jokowi menetapkan Prasetyo sebagai jaksa agung, tidak lepas dari peran Surya Paloh. Sehari sebelumnya, Rabu (19/11), ketum NasDem itu tampak mendatangi Istana. Menurut Andi Widjajanto, kedatangan Paloh memang berkaitan penetapan Prasetyo. Namun, Jokowi mengajukan syarat: Prasetyo harus keluar dari keanggotaan partai. Paloh menyanggupi hal itu.

“Ya, (Paloh) diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari NasDem. Independen jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu, dimungkinkan pergantian segera kata presiden,” ujarnya.

Molornya pengumuman jaksa agung juga sempat membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla bingung. Pada pukul 13.45, pria yang akrab disapa JK itu sempat menuju Istana menggunakan mobil golf. Namun, pada pukul 15.30, JK kembali lagi ke Kantor Wapres. Wartawan yang menunggu, langsung menanyakan kepulangan mendadak JK itu. “Belum,” ujarnya, singkat, menjawab pertanyaan soal jaksa agung yang bakal dilantik.

Jawaban singkat itu justru membuat awak media semakin penasaran. Dia kembali diberondong pertanyaan soal penundaan. Sebab, di Istana, Prasetyo yang mengenakan pakaian jaksa lengkap, sudah siap dilantik. “Tidak tahu. Saya kira presiden mungkin masih sibuk,” paparnya.

Mengenai penunjukan politikus sebagai jaksa agung, JK enggan mempermasalahkan. Menurut dia, itu merupakan hak prerogatif presiden. “Aduh, jangan tanya saya,” jelasnya.

PR MENANTI

Pekerjaan rumah sudah menanti Jaksa Agung HM Prasetyo. Beberapa di antaranya, membenahi pelanggaran-pelanggaran di internal kejaksaan, menuntaskan kasus-kasus besar, hingga mengeksekusi terpidana mati. Hingga saat ini, ratusan terpidana mati menunggu pengampunan. Sebagian lagi tinggal dieksekusi.

Berdasar data Kejagung, jumlah terpidana mati hingga saat ini mencapai 162 orang. “Sebagian besar masih menempuh upaya hukum,” jelas Kapuspenkum Kejagung Tony T Spontana. Terpidana mati, lanjut Tony, masih memiliki setidaknya lima upaya hukum sejak diputuskan pada pengadilan tingkat pertama. Yakni, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), PK tahap II, dan grasi.

Tony menjelaskan, pihaknya memilah data terpidana mati berdasar status hukum yang disandangnya saat ini. Termasuk, yang berstatus buron. “Ada beberapa terpidana mati yang kabur dan masih dikejar,” ucapnya.

Di bidang penuntasan kasus, Kejagung masih memiliki beberapa pekerjaan rumah. Antara lain, kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta, dugaan korupsi buku agama di Kemenag, dan eksekusi sejumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Related Posts