Prasetyo Dipilih karena Dekat Jokowi

shares |

Kritik atas pengangkatan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung RI kian deras. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata tidak lagi dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses screening.

Fakta itu berseberangan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Purdijatno di Bandara Halim Perdanakusuma, 8 November lalu. Saat itu, dia menyebut Jokowi sudah menyerahkan nama calon jaksa agung untuk dilacak latar belakangnya --seperti para calon menteri.

Prasetyo Dipilih karena Dekat Jokowi
Tak Libatkan KPK dan PPATK, ICW Usut Jejak Korupsi

Namun, kemarin (21/11) juru bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP menegaskan tidak ada penyerahan nama itu. Dengan kata lain, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penelusuran rekam jejak. ?Pak Jokowi tidak meminta pendapat KPK terkait pemilihan jaksa agung,? terang Johan singkat.

Senada, Ketua PPATK M Yusuf juga mengatakan, sejak awal, tidak ada nama calon jaksa agung yang diserahkan ke lembaganya untuk dilacak. ?Tidak ada, hanya nama menteri dulu,? ujarnya.

Selain itu, Yusuf menyebut nama Prasetyo tak ada dalam daftar calon menteri yang sebelumnya diserahkan presiden ke KPK dan PPATK. Upaya tracking PPATK biasanya dilakukan dengan menelusuri apakah nama tersebut ada dalam database transaksi mencurigakan atau tidak. Penelusuran juga dilakukan kepada keluarganya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga menilai ada tiga kecacatan yang dilakukan Jokowi dalam proses terpilihnya Prasetyo sebagai jaksa agung. Yang pertama adalah proses pemilihan yang dilakukan tertutup. Tanpa ada pemberitahuan awal, tiba-tiba publik sudah dikagetkan informasi terpilihnya Prasetyo. ?Tidak ada kepastian atas nama-nama yang dinominasikan Jokowi sebagai calon jaksa agung,? kata Ray.

Efek pertama ini, menyebabkan kecacatan kedua. Menurut Ray, proses seleksi yang tertutup otomatis mengabaikan partisipasi masyarakat. Tidak adanya nama yang pasti, membuat masyarakat tidak bisa menelusuri rekam jejak calon yang dipilih Jokowi. ?Calon ini tidak bisa dipastikan apakah mampu membongkar bobrok dalam tubuh Kejaksaan Agung,? ujarnya.

Cacat yang terakhir adalah figur Prasetyo sendiri. Ray menilai, prestasi yang bersangkutan selama berkarier di Korps Adhyaksa tampak buram. Tidak ada prestasi cemerlang yang pernah dia lakukan untuk mengungkap kasus besar. Sosok Prasetyo yang notabene anggota Partai NasDem sebelum menjabat, sekaligus menunjukkan Jokowi tidak mampu lepas dari intervensi politik.

Kabar seram bahkan datang dari Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. Dia mengaku pihaknya sedang melacak latar belakang Prasetyo. Entah benar atau tidak, ada kabar yang menyebut pria berkumis asal Tuban, Jawa Timur, itu pernah terlibat kasus korupsi. Salah satunya, kasus korupsi penjualan kayu cendana ketika Prasetyo menjabat kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1999-2000. ? Lagi di-tracking. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab,? kata Ade.

MEKANISME SENDIRI

Pihak Istana menanggapi santai gencarnya protes tersebut. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengakui proses pemilihan jaksa agung memang tidak melalui proses screening di KPK dan PPATK.
?
Komitmen Presiden, (seleksi menteri) Kabinet Kerja yang melibatkan KPK dan PPATK. Pejabat-pejabat lain, ada mekanisme clearance yang dilakukan Presiden dan itu sudah dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan berbagai perangkat,? paparnya di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Perangkat tersebut, lanjut Andi, melibatkan beberapa pihak seperti Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain itu, mekanisme screening juga menyertakan Wapres Jusuf Kalla dan para menteri terkait. Presiden juga disebutnya telah meminta laporan tertulis dari kepala BIN.

Diakui, faktor kedekatan dengan Jokowi menjadi pertimbangan utama terpilihnya Prasetyo. Momen itu terbangun ketika Prasetyo memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung di Nasdem. Interaksi antara Jokowi dan yang bersangkutan ternyata cukup intens.
?
Tingkat kepercayaan muncul antara Pak Jokowi dengan Pak Prasetyo. Itulah yang akhirnya membuat presiden memilih sebagai jaksa agung. Ini (Prasetyo) yang terbaik, yang bisa ditetapkan, ditunjuk presiden dalam konteks politik, dan dalam konteks kebutuhan hukum yang ada,? ujar Andi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membela Jokowi. ?(Kontroversi) itu biasa. Ada yang senang dan ada yang tidak senang,? ujarnya, setelah menghadiri Konbes XV Fatayat NU di Kantor Kementerian Agama, Jumat.

Prasetyo sendiri tidak banyak berkomentar. Menurut dia, penunjukan seseorang menjadi jaksa agung sepenuhnya hak prerogatif presiden. Sehingga, pertanyaan seputar pelibatan KPK dan PPATK seharusnya dialamatkan kepada presiden.
?
Yang pasti, sekarang pun kalau mau dicek (oleh KPK dan PPATK), silakan saja. Enggak ada salahnya ?kan?? tutur Prasetyo yang langsung berkantor di Kejagung kemarin.

Saat ini, dia mengaku akan fokus menginventarisasi persoalan di jajaran kejaksaan seluruh Indonesia sebelum nantinya membuat kebijakan-kebijakan.
Dia juga mempersilakan apabila ada pihak-pihak luar yang meragukan dirinya sebagai jaksa agung. ?Mereka boleh berpendapat, boleh berkomentar, kita lihat saja nanti seperti apa (kinerja saya),? ucapnya.( KaltimPost)

Related Posts