Tes Keperawanan Calon Polwan

shares |

Tes Keperawanan Calon Polwan
Organisasi pemantau hak asasi manusia (Human Right Watch) mengkritisi adanya tes keperawanan terhadap calon Wanita Polisi (Polwan). Mereka menilai Polri melanggar konsensus HAM internasional, di mana privasi menjadi bagian perlindungan HAM.

Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan, tes dilakukan sebatas memeriksa kesehatan organ reproduksi para calon Polwan.

Kata Agus, pemeriksaan organ reproduksi termasuk dalam rangkaian tes kesehatan. Tes dilakukan untuk mengetahui apakah calon Polwan tersebut memiliki penyakit atau gangguan pada organ reproduksinya.

"Itu tes untuk mengetahui apakah ada penyakit yang diderita peserta seperti kanker rahim atau kanker serviks atau apakah kondisi organ reproduksi itu dalam keadaan sedia kala atau perubahan rusak yang diakibatkan karena pernah mengalami kecelakaan seperti atlet yang luka sobek karena latihan atau penyakit atau karena berhubungan," ujar Agus di Wisma Pesanggrahan, Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).

Menurut Agus, bilapun pada pemeriksaan organ reproduksi tersebut ditemukan adanya penyakit ataupun kerusakan, hal itu tidak serta-merta menggugurkan calon peserta untuk menjadi Polwan. Selama penyakit atau kerusakan itu tidak berbahaya dan berdampak pada calon Polwan selama menjalani pendidikan hingga nantinya menjadi Polwan, maka yang bersangkutan masih punya kesempatan untuk lulus menjadi Polwan.

"Tapi, tentu hasil penilaiannya akan lebih rendah daripada yang organ reproduksinya sehat," jelas Agus.

Tes kesehatan tersebut, menurut Agus dilakukan untuk mencari calon Polwan terbaik. Pasalnya sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, Polri menginginkan para Polwan terpilih memiliki fisik maupun psikis yang prima.

Dalam tes khusus bagi Polwan itu, kata Agus, ada seorang dokter ahli yang didampingi oleh perawat yang semuanya perempuan. Hal tersebut juga berlaku bagi calon polisi laki-laki yang harus menjalani tes reproduksi dengan didampingi dokter ahli dan perawat laki-laki.

"Jadi bukan tes keperawanannya. Artinya sehat atau tidak calon Polwan itu mencari yang terbaik secara fisik dan psikis," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam laporan yang dipublikasikan di situs resminya hari ini, Human Rights Watch mengungkap adanya tes keperawanan yang diketahui setelah melakukan wawancara kepada sejumlah perempuan yang merupakan Polwan, mantan Polwan, atau pernah mendaftar sebagai calon Polwan.

Tim HRW juga melakukan wawancara dengan dokter polisi, tim evaluasi seleksi polisi, anggota Komisi Kepolisian Nasional, serta aktivis perempuan. Wawancara dilakukan antara Mei dan Oktober 2014 di enam kota, yaitu Bandung, Jakarta, Padang, Pekanbaru, Makassar, dan Medan.

Menurut HRW dalam laman resminya, tes itu melanggar hak asasi manusia. Aturan tes keperawanan itu menurut HRW, diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5/2009, yang memuat tentang pemeriksaan kesehatan. Bagi perempuan termasuk dalam tes keperawanan.

Dalam laporan itu juga disampaikan, pengakuan seorang mantan Polwan. Sang Polwan mengaku, tes keperawanan sangat menakutkan. Bahkan dengan tes yang dilakukan, dia bahkan khawatir tak perawan lagi.

Related Posts