Vonis 3 Tahun Untuk Artha Meris Simbolon Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri

shares |

Vonis 3 Tahun Untuk Artha Meris Simbolon Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri - Majelis hakim yang diketuai Syaiful Arif menghukum Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp100 juta. “Apabila denda tidak dibayar, maka diganti tiga bulan kurungan,” kata Syaiful saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/11).

Syaiful menyatakan Artha terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artha dianggap terbukti memberikan AS$522,5 ribu kepada Rudi Rubiandini melalui Deviardi.

Namun, sebelum menjatuhkan putusan, Syaiful mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan Artha. Perbuatan Artha yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai sebagai hal yang memberatkan, sedangkan hal yang meringankan, Artha berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Dalam pertimbangannya, Syaiful menjelaskan, perbuatan Artha memberikan AS$522,5 ribu kepada Rudi melalui Deviardi dimaksudkan agar Rudi selaku Kepala SKK Migas merekomendasikan atau menyetujui penurunan formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bermula ketika Komisaris Utama PT KPI Marihad Simbolon mengirimkan Surat No.001/KPI-MS/XI/2012 tanggal 12 November 2012 kepada Menteri ESDM dan surat No.002/KPI-MS/XI/2012 tanggal 29 November 2012 perihal Usulan Penyesuaian Formula Gas untuk PT KPI. Surat tersebut ditindaklanjuti dua kali rapat di Ditjen Migas.

Dari hasil rapat pertama disimpulkan bahwa usulan perubahan harga gas PT KPI tidak dapat dipenuhi karena akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Dalam rapat kedua yang dilaksanakan Februari 2013, dihasilkan kesimpulan SKK Migas akan menyampaikan rekomendasi terkait usulan harga formula gas PT KPI.

Kemudian, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas ESDM, Naryanto Wagimin membuat surat tertanggal 27 Februari 2013 kepada Kepala SKK Migas yang berisi, antara lain menyampaikan agar hasil evaluasi dari SKK Migas segera disampaikan kepada Menteri ESDM sebagai rekomendasi dalam penetapan harga gas PT KPI.

Atas surat tersebut, lanjut Syaiful, Deputi Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja membuat disposisi kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi supaya membuat evaluasi harga PT KPI. Setelah dianalisa, SKK Migas menyimpulkan tidak diperlukan penurunan atau perubahan formula harga gas untuk penjualan gas kepada PT KPI.

“SKK Migas menyimpulkan formula harga saat itu masih memberikan profit bagi PT KPI dan kalau dikurangi akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Untuk itu, sekitar Maret 2013, Marihad menemui Rudi untuk menyampaikan keluhan mengenai tingginya formula harga gas yang dapat mengakibatkan PT KPI gulung tikar,” ujarnya.

Hakim anggota Supriyono mengatakan, Marihad menyampaikan keluhan yang sama saat bermain golf di Gunung Geulis Country Club, Kabupaten Bogor bersama Rudi dan Deviardi pada 24 Maret 2013. Ketika itu, Marihad memperkenalkan Artha kepada Rudi dan Deviardi. Rudi menyampaikan apabila hendak menghubungi Rudi cukup melalui Deviardi.

Dalam kesempatan itu pula, Marihad menyampaikan kepada Rudi, terdapat perbedaan pengenaan formula harga gas PT KPI yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA). Padahal, sumber gasnya sama-sama berasal dari Bontang. Marihad meminta Rudi mengusulkan sedikit penurunan harga gas untuk PT KPI.

“Atas penyampaian Marihad, Rudi berjanji akan mencarikan solusi. Rudi juga berjanji akan berkoordinasi dengan Bidang Komersialisasi Gas SKK Migas. Hasil koordinasi itu nantinya akan direkomendasikan Rudi kepada Kementerian ESDM cq Dirjen Migas sebagai bahan pengambilan putusan untuk penurunan harga gas PT KPI,” tutur Supriyono.

Selanjutnya, sekitar April 2013, Artha menemui Deviardi di Hotel Sari Pan Pasific. Artha menyerahkan tas kertas berisi uang AS$250 ribu. Deviardi menyimpan uang itu di dalam safe deposit box miliknya dan melaporkan penerimaan kepada Rudi. Lalu, Rudi memerintahkan Deviardi menyimpan uang tersebut.

Supriyono menyatakan, Artha kembali bertemu Deviardi di Cafe Nanini Plaza Senayan. Artha menyerahkan dokumen-dokumen dan uang AS$22,5 ribu kepada Deviardi dengan mengatakan, “Titip buat Pak Rudi". Deviardi melaporkan penerimaan uang dan dokumen itu kepada Rudi dan Rudi menjawab "pegang ajalah".

Kemudian, pada Mei 2013, Artha datang ke kantor Kementerian ESDM untuk bertemu Dirjen Migas Aloysius Edy Hermanto dan Naryanto. Artha meminta Aloysius dan Naryanto membantu penurunan harga gas PT KPI. Namun, keduanya mengatakan permohonan pengajuan penurunan harga gas harus melalui SKK Migas.

Setelah itu, Artha menghubungi Deviardi untuk menanyakan perkembangan rekomendasi dari Rudi. Artha menemui Deviardi untuk menyerahkan titipan uang AS$50 ribu untuk Rudi. Mengetahui penerimaan uang itu, Rudi memerintahkan Deviardi menyimpan uang tersebut di safe deposit box milik Deviardi di CIMB Niaga cabang Pondok Indah.

Artha kembali memberikan uang AS$200 ribu kepada Deviardi untuk diserahkan kepada Rudi. Artha memerintahkan sopirnya untuk mengantarkan uang itu kepada Deviardi. Setelah menerima uang dari sopir Artha, Deviardi menyampaikan terima kasih dan selanjutnya melaporkan penerimaan uang kepada Rudi.

Adapun bantahan Artha yang menyebutkan dirinya tidak mengenal Deviardi, menurut hakim anggota Anwar sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Anwar juga menolak dalil Artha yang menyatakan tidak pernah memberikan uang $522,5 ribu kepada Rudi melalui Deviardi, yang mana bantahan tersebut diamini pula oleh Rudi.

“Bahwa dengan telah diuraikannya fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi maupun rekaman percakapan telepon antara Artha dan Deviardi, hal tersebut cukup meyakinkan majelis bahwa pemberian uang sebesar $522,5 ribu oleh Artha kepada Rudi melalui Deviardi sudah dapat dibuktikan menurut hukum,” terang Anwar.

Dengan demikian, majelis berpendapat pemberian yang seluruhnya berjumlah AS$522,5 ribu dengan maksud agar Rudi memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT KPI kepada Menteri ESDM. Anwar menilai penerimaan bertentangan dengan kewajiban Rudi selaku Kepala SKK Migas.

Setelah mendengar pembacaan putusan tersebut, Artha dan pengacaranya tidak langsung mengajukan banding. Pengacara Artha, Otto Hasibuan mengatakan kliennya akan memanfaatkan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Sama halnya dengan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Otto mengaku kecewa dengan putusan majelis. Ia menganggap putusan itu tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta di persidangan. Padahal, sudah terang benderang, tidak ada saksi yang menguatkan keterangan Deviardi. Ia menilai putusan majelis hanya didasarkan keterangan seorang Deviardi.

“Sementara, tak satupun keterangan Rudi dipertimbangkan. Rudi dan Deviardi itu sama-sama saksi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut. Kita kan harus menganut prinsip hukum satu saksi bukan saksi. Itu prinsip hukum yang diabaikan oleh majelis,” tandasnya.

Related Posts